JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak usulan revisi terbatas undang-undang Pemilu nomor 1 tahun 2008 tentang sistem pencalegan dengan sistem nomor urut.
“Kami tidak mendukung revisi terbatas. Ini membuka peluang untuk menggagalkan Pemilu,” ujar Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jumat (29/8/2008).
Tjahjo menambahkan, UU Pemilu sudah disepakati semua fraksi. Yaitu berlaku selama lima tahun. Menurutnya, revisi yang diusulkan saat ini tidaklah etis. Namun begitu, PDIP mempersilakan setiap partai membuat kebijakan sendiri dalam menerapkan suara terbanyak.
“Kalau ada kebijakan partai yang mendorong kebijakan revisi partai, saya kira kurang etis, sebaiknya dilakukan pada pemilu 2014,” sarannya.
Sementara itu, perihal adanya beberapa anggota Fraksi PDIP yang mendukung revisi terbatas, Tjahjo mengatakan anggotanya sudah mencabut dukungan tersebut. “Memang ada beberapa yang salah paham dan sudah mencabut kembali,” tegasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya lima fraksi yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) telah menandatangani surat yang berisi usulan revisi tersebut.
